Desa Batuan

Desa Batuan merupakan satu dari sedikit desa kuna/tua yang telah ada sejak Pemerintahan Dinasti Warmadewa di Bali dengan sebutan Baturan yang dimaknai sebagai bentang alam berbatu-batu dengan wilayah yang memperlihatkan tatanan situs arsitektur arkeologi yang bertahan hingga kini. Hal ini merujuk pada peninggalan di Pura Puseh Desa Adat Batuan, Pura Ganggangan Cangi dan Pura Hyang Tibha yang dibangun menurut Candrasengkala Lawang Apit Gajah yang berangka tahun 829 Isaka atau tahun 907 Masehi serta adanya Prasasti Baturan yang berangka tahun 944 Isaka atau 1022 Masehi dan hingga kini disimpan serta disucikan di Pura Puseh Desa Adat Batuan. Secara geografis dan topografi wilayah Baturan pada masa ini mencakup wilayah hutan yang berbatu pada dataran rendah di kawasan Bali tengah. 

 Sewaktu pemadegan Dinasti Warmadewa yang ke IV yakni Sri Aji Darma Udayana Warmadewa dengan permaisuri Gunapria Darmapatni yang merupakan Putri Mahendradatta dari tanah Jawa Timur, wilayah Baturan ini ditetapkan sebagai kawasan pasraman Raja yang mencakup kawasan hutan, kebun, pertanian dan pertapaan milik Raja serta sebuah pura besar yang disucikan Raja yang dalam lempeng ke IV baris 4 Prasasti Baturan disebut sebagai Pura/Pertapaan Sanghyang Bhatara I Baturan. Pura ini kemudian dipercaya sebagai cikal bakal Pura Puseh Desa Adat Batuan saat ini. 

 Pasangan Raja Bali ini memiliki 3 orang putra yakni Sri Ajie Airlangga yang kemudian menikah dengan Putri Darma Wangsa ke tanah Jawa. Putra kedua yakni Sri Aji Marakata yang bertahta kemudian di Bali menggantikan ayahandanya dan yang ketiga adalah Sri Ajie Anak Wungsu yang menggantikan kedudukan Raja Sri Ajie Marakata yang meninggal di usia muda. Raja Srie Ajie Anak Wungsu bertahta di Bali dari tahun 1049 sampai dengan 1077 Masehi.

 Pada masa pemerintahan Sri Ajie Marakata yakni tahun 1011 hingga 1025 Masehi yang sebagian sumber menyebut hingga 1049 Masehi, beliau bergelar Dharmawangsa Wardhana Marakata Pangkajastanatunggadewa yang digambarkan sebagai Raja Bali yang sangat arif dan bijaksana. Masyarakat Baturan saat ini merupakan masyarakat majemuk dengan ragam keyakinan atau kepercayaan serta telah mengenal ragam budaya, tradisi dan adat istiadat di tengah tanggung jawab yang diberikan sebagai abdi kerajaan dengan tugas utama menjaga pasraman, pertapaan, pura, kebun dan hutan raja. Kawasan Baturan cukup luas dengan batas-batas alam yakni di sebelah barat dibatasi oleh pohon-pohon beringin besar dan dikenal sebagai Alas Tapesan, di sebelah utara dibatasi oleh Sungai Rangs dan Morogbog, di sebelah timur juga dibatasi oleh sungai Morogbog (dipercaya sebagai Tukad Pekerisan dan Air Terjun Tegenungan) dan di sebelah selatan dibatasi oleh sungai Brengbeng. Masyarakat Baturan merupakan kelompok petani (sapasuk tani) yang juga mengisi keseharian dengan berkesenian sebagai kewajiban turun temurun yang telah diwarisi dimasyarakatnya. Wilayah Baturan dipimpin tokoh masyarakat yang dituakan seperti seorang kepala desa yang bergelar Bhiksu Sukaji. Sang kepala desa memiliki seorang pertapa yang dikenal sebagai mantri hutan atau penasihat spiritual yang bertugas dalam menjaga spiritualitas desa bergelar Bhiksu Widiya dan satu orang juru tulis atau sekretaris desa yang bernama Tambeh.

 Diceritakan pada masa ini bahwa kewajiban masyarakat Baturan sangat besar yakni selain melestarikan seni dan budaya seperti yang telah berkembang di tengah masyarakatnya juga bertanggungjawab terhadap penjagaan hutan Raja, menggarap sawah milik Raja, perawatan pasraman/pertapaan yakni sebanyak 5 pertapaan/pura tempat pemujaan dan 1 pura besar yang diyakini kini sebagai bagian dari Pura Puseh Desa Adat Batuan. Ragam profesi masyarakat disamping bertani menurut yang tertulis dalam Prasasti Baturan adalah pelukis, pemahat, undangi kayu (arsitek bangunan Bali), undagi batu (tukang batu), penyanyi, penabuh, juru suling, pelawak, pande mas, pande besi, tukang/pekerja dan peternak. 

 Selain itu, masyarakat Baturan saat ini dibebankan dengan upacara dan upakara dalam kaitan perawatan secara spiritual terhadap pasraman/pertapaan Raja tersebut. Ditengah perkembangan ragam profesi masyarakat Baturan kala ini, kewajiban akan pembayaran upeti (pajak), buncang haji (ayahan/tenaga kerja) dan ritual Caru melalui kerja rodi yang sangat tinggi tetap dibebankan oleh Pemerintah Kerajaan yang kemudian keadaan ini diperparah oleh konflik antara penggarap sawah dari unsur masyarakat Baturan dengan para pemilik lahan sawah dari keluarga Kerajaan. Maka sekelompok masyarakat petani dan seniman Baturan yang dipimpin oleh kepala desa yakni Bhiksu Sukaji didampingi mantri hutan yakni Bhiksu Widiya, juru tulis yakni Tambeh bersama tokoh-tokoh masyarakat yang bergelar/bernama Mamudri, Gawan, Wanotara dan Sandung berinisiatif untuk menghadap Raja Bali yang difasilitasi atau diantar oleh Pendeta di Udayalaya bergelar Dang Acaryya Tiksena dan seorang penasihat raja/Samgat Nayakan Asba yang bergelar Mpu Gupit pada tahun 944 Isaka atau 1022 Masehi. 

 Masyarakat Baturan diterima oleh Raja Bali pada bulan Posya (Desember) pada hari pertama Paroterang, Sadwara Maulu, Pancawara Wage, Saptawara Buda dan Wulu Ukir yang oleh para filolog diterjemahkan sebagai tanggal 26 Desember 1022 Masehi. Perundingan tersebut dilaksanakan di istana Raja (kemungkinan di Pejeng) yang dihadiri juga oleh majelis dan pejabat tinggi serta penasihat kerajaan yakni Sang Senopati Maniringin bergelar Dyah Kandara, Samgat Pasuk Ganti bergelar Dyah Homa, Samgat Tapah Haji bergelar Gosaya, Samgat Manumbul bergelar Raddhara, Samgat Juru Wadwa bergelar Dang Acaryya Ica, Samgat Makarun bergelar Dang Acarryya Bakra, Samgat Mangirengiren Wandani bergelar Kadhadhi, Samgat Caksu Karanapura bergelar Surendra, Adhikarenapura bergelar Mangajak, Caksu Karana Kranta bergelar Kuping, Adikarana Kranta bergelar Harisman, Pituha Buddhasri dan Pendeta di Srinatha bergelar Dang Upadhayaya Bhasya. 

 Raja Srie Ajie Dharmawangsa Wardhana Marakata Pangkajastanatunggadewa kala itu menerima keluhan masyarakat Baturan dengan sangat seksama dan bijaksana, mendengarkan keberatan atas ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban serta berdiskusi dengan para tokoh kerajaan terkait upaya penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat Baturan. Hingga akhirnya Raja Srie Ajie Dharmawangsa Wardhana Marakata Pangkajastanatunggadewa menganugrahkan sabda yang kemudian ditulis dalam Prasasti Baturan.

 Prasasti Baturan mengamanatkan sabda Raja yang memberikan kejelasan atas batas wilayah Karaman I Baturan secara alam, keringinan pajak oleh Raja bagi masyarakat Baturan, pembebasan pajak bagi para seniman, pembagian kewajiban yang adil, batas kewajiban dan tanggungjawab dalam merawat hutan, kebun, pasraman, pertapaan dengan aktivitas kegamaannya, ketentuan dalam membagi air pertanian (irigasi) serta melaksanakan upacara-upacara terutama Pecaruan seperti yang sudah berjalan. Pembagian tanggung jawab upacara atau kegiatan keagaaman di pura-pura yang dimaksud adalah yang menjadi tanggung jawab Karaman I Baturan yakni beberapa pertapaan/pura di sepanjang sungai Pakerisan. Secara detail Prasasti Baturan juga memuat tentang kegiatan dan pekerjaan/profesi yang harus dilakukan oleh masyarakat Baturan sebagai kewajiban seperti kegiatan kebudayaan dan pelestarian seni pada ragam profesinya. 

 Beberapa istilah yang menunjukkan kegiatan pelestarian budaya dalam Prasasti Baturan seperti Citra Kara yang merujuk pada profesi melukis, Undhangi Kayu yang merujuk pada profesi arsitek, Undhagi Batu yang merujuk pada profesi tukang batu, Sulpika yang merujuk pada profesi pemahat dan Masuling yang merujuk pada juru suling. Profesi Masuling ini yang kemudian dipercaya salah satunya sebagai cikal bakal Dramatari Gambuh Batuan yang tersohor hingga saat ini. Hal ini juga didukung seperti yang tertulis dalam lontar Candra Sengkala yang menyebutkan bahwa Sri Udayana suka Angetoni Wang Mangigel Sira Anuggalaken Sasolahan Jawi mwang Bali Angabungaken Ngaran Gambuh kala Isaka Lawang Apit Lawang yang diterjemahkan bahwa Raja Bali menyukai tari-tarian dari tanah Jawa sehingga melakukan akulturasi dengan budaya Bali yang kemudian dipercaya sebagai cikal bakal dramatari Gambuh Batuan. Gambuh Batuan adalah dramatari dengan ritme tarian lambat dengan instrumentasi utama adalah suling/seruling sebagai pembawa melodi dan pola-pola Gerak tari yang lemah lembut, pelan namun rumit. 

 Pada bagian akhir dari Prasasti Baturan juga memuat tentang sabda Raja yang berisikan kutukan jika isi dari prasasti ini tidak dilaksanakan oleh generasi-generasi berikutnya di wilayah Baturan atau Batuan kini. Prasasti Baturan ditatah dalam 7 lempeng tembaga dengan aksara Kawi (Jawa Kuno) dan hingga kini disucikan sebagai pengejawantahan Ida Sanghyang Aji Saraswati yang secara filosofis berarti ilmu pengetahuan yang menjadi pelindung dari masyarakat Desa Batuan kini. Prasasti Baturan tetap menjadi dasar hukum tertulis bagi masyarakat atau Karaman I Baturan dalam melaksanakan kewajiban kepada Raja atau Ida Bhatara Lelangit Bali secara Sekala maupun Niskala.

 Pergantian Raja demi Raja di Bali terjadi dan masyarakat Baturan tetap melaksanakan mandat Prasasti Baturan hingga pada waktu bertahtanya Sri Aji Antasura Ratna Bumi Banten yang dinobatkan pada tahun 1337 yang bergelar Sri Aji Gajah Waktra atau Sri Tapelung beristana di Bedahulu sehingga lebih dikenal sebutan Dalem Bedahulu. Dalam Pemerintahan Dalem Bedahulu beliau mempunyai 2 (dua) orang pembantu masing-masing bernama Ki Patih Pasung Garigis tinggal di Tengkulak dan Kiyai Patih Kebo Iwa yang tinggal di Blahbatuh dan atas ketekunan beliau selama hidupnya tetap membujang lalu beliau diberi gelar Ki Kebo Teruna. Pada masa ini Dalem Bedahulu memerintahkan agar Ki Kebo Teruna melakukan pemugaran Pura/Kori Agung/Candi Agung Pertapaan di wilayah Bali termasuk salah satunya dipercaya melakukan pemugaran terhadap Kori Agung Purbakala Sisi Kauh di Pura Puseh Desa Batuan kini, sehingga nuansa Kekunan pada Ritus Kori Agung Purbakala Sisi Kauh di Pura Puseh Desa Batuan sangat nyata dengan 2 pengapit Gajah di sisi luarnya. 

 Runtuhnya Dinasti Warmadewa sekitar tahun 1343 Masehi oleh Kerajaan Majapahit dibawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk membuat Bali memasuki tonggak sejarah baru saat dipimpin oleh Dalem Sri Kresna Kepakisan sebagai Sesuhunan/Raja Bali dan beristana di Samprangan/Samplangan Gianyar yang ditugaskan oleh panglima perang Majapahit yakni Ki Patih Gadjah Mada setelah pemberontakan oleh Bali Aga berhasil dikalahkan/ditaklukkan. Dipercaya bahwa pada masa ini pengaruh Hindu Majapahit semakin berkembang kuat di Bali dan Pura Pura Sanghyang Bhatara I Baturan kemudian menjadi Pura Puseh Desa Batuan sebagai dampak dari penyatuan ragam sekta yang diselenggarakan di Pura Samuan Tiga beberapa abad sebelumnya serta bersepakat menganut paham Tri Murti sebagai pemujaan terhadap manifestasi Tuhan. Zaman Dalem Sri Kresna Kepakisan berakhir, Ibukota Kerajaan Bali dipindahkan ke Gelgel dengan menobatkan Sesuhunan/Raja Bali yakni Sri Dalem Ketut Ngulesir yang bertahta pada sekitar tahun 1380 Masehi. 

 Kerajaan Bali mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Dalem Waturenggong atau Dalem Gelgel pada sekitar tahun 1520-1558 Masehi yang kemudian digantikan oleh putra sulungnya yakni Dalem Bekung yang tidak memiliki keturunan. Raja Dalem Bekung digantikan oleh Dalem Segening yang kemudian memindahkan Ibu Kota Kerajaan dari Gelgel ke Klungkung. Pada masa setelah ini, yakni sekitar tahun 1597 diketahui bahwa pengaruh penjajahan Belanda mulai masuk ke Bali sehingga terjadi kekacauan politik yang luar biasa. Ekspedisi pertama Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang sedikit banyak mulai mengadu domba pengaruh kerajaan sehingga muncul kerajaan-kerajaan baru yakni di Buleleng, Mengwi, Karangasem, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli dan Jembrana. Kerajaan-kerajaan ini masih memiliki hubungan keluarga namun seringkali juga saling serang sehingga tidak ada satu Kerajaan yang memiliki pengaruh paling tinggi diantara yang lainnya. 

 Pemerintahan Kerajaan Bali berlanjut di bawah Ida Dewa Agung Jambe yang kemudian mewariskan kepada 4 (empat) Raja Putra dengan masing-masing wilayahnya yakni 1) Ida Dewa Agung Gede tetap bertahta di Puri Klungkung sebagai Sesuhunan/Raja Bali. 2) Ida Sri Aji Maha Sirikan yang kemudian ke wilayah Baturan sebelum ke Sukawati. 3) Ida Dewa Ketut Agung kembali beristana di Puri Gelgel serta 4) Ida Dewa Agung Ayu Kaleran.

 Pada masa-masa ini, Ida Sri Aji Maha Sirikan berasil membantu I Gusti Agung Angluran Mengwi mengalahkan Ki Balian Batur dari Desa Kedangkan yang kini disebut Desa Rangkan Ketewel dalam peperangan. Kemudian sebagai imbalan jasa beliau, I Gusti Agung Anglurah Mengwi mempersembahkan kehadapan Sri Aji Maha Sirikan berupa wilayah Mengwi dari batas sebelah barat sungai Pakerisan sampai batas sebelah timur sungai Ayung dan dari tepi pantai sampai dengan daerah pegunungan Batur. Hal ini sesuai dengan Warsaning Candrasengkala Naga Anaut Ganewani yang berangka tahun 1628 Isaka atau tahun 1706 Masehi. Kemudian diceritakan bahwa Sri Aji Maha Sirikan pındah dari Puri Klungkung ke wilayah Baturan dengan disertai oleh para pengiring antara lain 1) I Dewa Babi; 2) Kyai Pekandelan Anglurah Batulepang; 3) Ki Kabetan; 4) Ki Bendesa Mas dan 5) Pula Sari serta beberapa masyarakat pengikut lainnya. 

 Selama sekitar 4 (empat) tahun lamanya Sri Aji Maha Sirikan berstana/tinggal di wilayah Baturan. Kemudian atas nasehat dari Ida Pedanda Sakti Teges yang tinggal di Pasraman di wilayah Dajantiyis maka Raja Sri Aji Maha Sirikan disarankan supaya membangun Kedatuan/Puri/Pacek Kerajaan ke arah selatan dari wilayah Baturan yang tepatnya di wilayah Timbul atau kini disebut Desa Sukawati.

 Menurut Candrasengkala bahwa pada tahun 1632 Isaka atau tahun 1710 Masehi pada hari Senin Pahing Sasih Ketiga, Beliau pindah dari wilayah Baturan menuju tempat baru di wilayah Timbul (Desa Sukawati) sedangkan para pengikut beliau diperintahkan agar tetap tinggal di wilayah Baturan. Jejak-jejak sejarah berupa Pura saat ini masih ada di Desa Batuan seperti Pura Pemerajan Kabetan di Banjar Dentiyis, Pura Pemujaan Anglurah Batulepang di Banjar Gede dan Pura Kawitan I Dewa Babi di Banjar Gede. Diceritakan pula bahwa sebelum Sri Aji Maha Sirikan membangun Kedatuan serta Puri/Penataran ke wilayah Timbul, Beliau terlebih dahulu mendatangkan sekitaran 200 (dua ratus) orang pilihan dari Klungkung yang kemudian bertugas dalam mendampingi dan membantu masyarakat asli wilayah Baturan dalam melestarikan dan mengembangkan seni, kesenian dan kebudayaan yang telah ada. Kelompok masyarakat ini yang kemudian yang belajar bersama-sama dengan Masyarakat Baturan dalam mengembangkan seni dan budaya. 

 Memasuki masa penjajahan pada awal abad ke 18 yakni pada tahun 1817 Masehi, Belanda mengirimkan rombongan pasukan untuk mendirikan pangkalan/pusat perdagangan rempah di Bali yang dipimpin oleh Van den Broek namun ditolak oleh para raja di Bali. Pada masa ini ada sekitar 10 kerajaan di tanah Bali yang sebagian besar masih memiliki hubungan kekeluargaan. Struktur pemerintahan di Bali pada masa ini seperti konfederasi setelah melewati pelbagai perang saudara yang kemudian memberikan kepercayaan sedikit lebih tinggi kepada Raja Klungkung namun tetap dalam semangat kesetaraan. 

 Pada tahun 1830 setelah Perang Diponegoro hubungan para raja di Bali dengan Belanda dan Eropa hanya sebatas perdagangan. Aktivitas masyarakat Bali masih berjalan dengan ritus adat istiadat dan tradisi yang mulai tumbuh pun berkembang dengan sangat pesat. Wilayah Baturan atau Desa Batuan kala ini semakin berkembang dalam bidang-bidang kebudayaannya. Banyak seniman yang mengungkapkan kritik sosialnya kepada penjajah melalui karya seni yang sebagian masih bisa dicermati hingga sekarang seperti para seniman lukis atau pelukis Lukisan Gaya Batuan.  

 Pada tahun 1841 Belanda mengutus Huskus Koopman untuk melakukan perundingan dengan Para Raja di Bali sehingga satu per satu Raja di Bali mulai mengurangi pengaruhnya dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama Belanda. Pada masa ini, diketahui bahwa sistem pedesaan yang menjadi cikal bakal sistem desa nasional mulai dikenal dan wilayah Baturan atau Desa Batuan tetap ajeg dalam upaya melestarikan seni dan budaya. Banyak maestro yang telah lahir di Desa Batuan pada masa ini yang diakui karyanya oleh dunia hingga sekarang. 

 Tonggak sejarah berikutnya adalah sekitar tahun 1930 yakni masa dimana gerakan kebangsaan mulai tumbuh dan berkembang menggantikan pengaruh kerajaan di Bali. Budi Utomo sebagai organisasi kebangsaan pra kemerdekaan diketahui membuka cabang di Bali pada tahun 1933 sebagai wadah pergerakan masyarakat Bali menuju kemerdekaan. Jepang mendarat di Bali pada 17 Februari 1942 dan pada masa ini, pergerakan politik di Bali nyaris mati hingga Indonesia Merdeka pada 1945. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Bali menjadi Daerah Provinsi Sunda Kecil dan masuk ke wilayah Negara Indonesia Timur pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) hingga pada 14 Agustus 1958 berstatus sebagai Provinsi Bali. 

 Kata Baturan secara pelafalan dimasyarakat perlahan luruh menjadi kata Batuan seiring penyebutannya. Tidak ada catatan sejarah yang tertulis pasti tentang waktu peluruhan nama Baturan menjadi Batuan terjadi, namun bukti-bukti sejarah berupa bangunan peninggalan masa lalu, artefak sejarah yang disimpan di Pura Desa Batuan dan Prasasti Baturan yang hingga kini disucikan oleh masyarakat Batuan menjadi bukti kuat bahwa wilayah Baturan dulu adalah Desa Batuan kini. Termasuk bukti generasi-generasi yang senantiasa menjaga kebudayaan adiluhung Baturan dan Bali melalui karya-karya seni hingga kini masih menunjukkan eksistensinya di Desa Batuan. Dalam masa setelah kemerdekaan status wilayah Desa Batuan perlahan diakui secara nasional setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada masa ini Desa Batuan terdiri dari 21 Banjar Dinas hingga tahun 2001 dilakukan pemekaran desa menjadi dua desa yakni Desa Batuan dengan 17 Banjar Dinas dan Desa Batuan Kaler dengan 4 Banjar Dinas. Puncaknya, dengan terbitnya Undang-Undang 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Desa, maka kejelasan status Desa Batuan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mewilayahi 17 Banjar Dinas yakni Banjar Dentiyis, Banjar Dlodtunon, Banjar Peninjoan, Banjar Jungut, Banjar Gede, Banjar Geria, Banjar Geria Siwa, Banjar Tengah, Banjar Pekandelan, Banjar Puaya, Banjar Jeleka, Banjar Lantangidung, Banjar Gerih, Banjar Tegeha, Banjar Penida, Banjar Bucuan dan Banjar Penataran dengan 4 Desa Adat yakni Desa Adat Batuan, Desa Adat Negara, Desa Adat Lantangidung dan Desa Adat Gerih. 

 Sejak mulai ditetapkan sebagai desa, berikut adalah daftar tokoh yang memimpin Desa Batuan dari tahun ke tahun yakni. 

1.     Dewa Meranggi/Tegenungan.

2.     Dewa Gde Ketut Rai.

3.     Dewa Gde Ketut Oka.

4.     Dewa Gde Ketut Alit.

5.     Dewa Gde Seronggo.

6.     Dewa Gde Oka Ukiran.

7.     Anak Agung Gde Ngurah.

8.     Anak Agung Gde Raka.

9.     Ida Bagus Wayan Tapa.

10.  Anak Agung Gde Alit.

11.  Ida Bagus Made Muda pada 1951-1966

12.  I Nyoman Saweg pada 1966-1981

13.  Tjokorda Gde Oka Karang pada 1981-1985

14.  Ida Bagus Putu Alit Budiana pada 1985-1993

15.  I Wayan Guna Astha pada 1993-1994

16.  I Made Djabur. BA pada 1994-1997

17.  I Made Suarta pada 1997-1998

18.  I Made Djabur, BA pada 1998-2007

19.  I Nyoman Netra pada 2007-2019

20.  I Made Suarta pada 2019-2020

21.  Ari Anggara pada 2020 hingga sekarang

Prasasti Baturan yang disucikan oleh seluruh masyarakat Batuan hingga kini menjadi tonggak sejarah awal Desa Batuan berdiri sebagai sistem sosial kemasyarakatan di tanah Bali. Prasasti Baturan yang berangka tahun 944 Isaka atau 1022 Masehi telah menjadi simbol pemersatu masyarakat Desa Batuan, simbol sejarah perjuangan para sesepuh/leluhur Batuan dalam berkarya, simbol warisan adiluhung kebudayaan yang senantiasa harus dijaga kini dan hingga ribuan tahun kedepan. Pada tahun 2022 atas kolaborasi Pemerintah Desa Batuan dengan Desa Adat Batuan dan 3 Desa Adat lainnya di Desa Batuan, maka telah diselenggarakan kegiatan Sahasra Warsa Batuan yakni Peringatan 1000 Tahun ditulisnya Prasasti Baturan dengan 9 Hari Pekan Kebudayaan Desa Batuan yang melibatkan lebih dari 5000 seniman/penggiat kebudayaan desa dengan lebih dari 50 kegiatan kebudayaan yang puncaknya dirayakan pada 26 Desember 2022 oleh seluruh lapisan masyarakat Batuan kini yang berjumlah 1.879 Kepala Keluarga dengan 8.600 jiwa masyarakatnya yang merupakan pewaris semangat pelestari budaya guna memenuhi kewajiban sebagai Karaman I Baturan.

 Setahun berselang yakni pada tahun 2023 melalui Musyawarah Desa yang dihadiri seluruh unsur Pemerintahan Desa bersama tokoh-tokoh masyarakat Desa Batuan maka ditetapkan bahwa tanggal 26 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi/Hari Ulang Tahun Desa Batuan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Batuan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari Jadi/Hari Ulang Tahun Desa Batuan. 

 Kini, dengan visi Prajahita Ananta Winangun Batuan yang mengandung makna Berkolaborasi Berkelanjutan untuk Membangun Desa Batuan yang Hebat dan Sejahtera serta terinspirasi dari semangat untuk senantiasa menjiwai titah Raja Sri Ajie Dharmawangsa Wardhana Marakata Pangkajastanatunggadewa dalam Prasasti Baturan, masyarakat Desa Batuan akan terus berupaya memenuhi janji, panggilan jiwa, kewajiban dan tanggungjawab sebagai Karaman I Baturan yang menjadi Marakata atau cahaya penerang bagi kebudayaan di tanah Bali. 

Ditulis oleh:

Kepala Desa Batuan

Ari Anggara, S. Pd., M. Sc., NL. P.

Dikomparasi dari terjemahan Prasasti Baturan tahun 1967 dan tahun 2022; Sejarah Bali Kuno; Marakata Baturan Mahacitta; wawancara dengan para akademisi desa Batuan, tetua adat dan tokoh-tokoh masyarakat serta menyadur sebagain dari Cerita Masyarakat di Desa Batuan yang didukung oleh sumber-sumber tertulis lainnya.